Minggu, 16 Agustus 2026
Beranda / /

  • Dewan Pers Tegaskan Tidak Melindungi Influencer karena Bukan Ranah UU Pers
    Nasional | 23 hari lalu
    Dewan Pers Tegaskan Tidak Melindungi Influencer karena Bukan Ranah UU Pers

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Divisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa Dewan Pers tidak memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada influencer maupun konten kreator. 


    Menurutnya, perlindungan Dewan Pers hanya berlaku bagi wartawan dan perusahaan pers yang menjalankan fungsi jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

  • Dewan Pers Desak Perlindungan Hak Cipta demi Masa Depan Media Lokal
    Nasional | 23 hari lalu
    Dewan Pers Desak Perlindungan Hak Cipta demi Masa Depan Media Lokal

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pers mendesak agar karya jurnalistik mendapat perlindungan yang lebih kuat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan media lokal di tengah dominasi platform digital dan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

  • Akademisi: Informasi Bencana Bisa Lumpuh Tanpa Dukungan Media yang Tangguh
    Nasional | 1 bulan lalu
    Akademisi: Informasi Bencana Bisa Lumpuh Tanpa Dukungan Media yang Tangguh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Media lokal tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kanal penyebaran informasi ketika bencana terjadi. Lebih dari itu, media perlu dimasukkan sebagai bagian penting dari infrastruktur pengendalian dan tata kelola risiko bencana di daerah.


    Hal tersebut disampaikan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Dr. Tria Patrianti, S.Sos., M.I.Kom., saat dihubungi dengan Dialeksis, 16 Juni 2026.

  • Kebebasan Kreator Konten Dinilai Tanpa Batas, AJI: Pers Formal Terancam
    Berita | 1 tahun lalu
    Kebebasan Kreator Konten Dinilai Tanpa Batas, AJI: Pers Formal Terancam

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kesenjangan regulasi antara pekerja pers media massa dan kreator konten digital disinyalir menjadi salah satu penyebab makin parahnya krisis pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media. 

    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti perbedaan aturan main yang dinilai tidak setara di tengah transformasi digital dan persaingan penyebaran informasi.

  • Serangan Digital pada Perusahaan Media Siber Merupakan Bentuk Kekerasan terhadap Pers
    Nasional | 1 tahun lalu
    Serangan Digital pada Perusahaan Media Siber Merupakan Bentuk Kekerasan terhadap Pers

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) meluncurkan skor terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis di Indonesia, di Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2025). Riset ini menyimpulkan skor keselamatan jurnalis selama 2024 lalu adalah 60,5 poin atau masuk kategori "agak terlindungi". Peluncuran indeks ini bertepatan dengan pelaksanaan Konvensi Media di Dewan Pers, untuk memperingati Hari Pers Nasional. 

  • Hari Pers Nasional, Urgensi Media Massa Berinovasi di tengah Era Disrupsi Informasi
    Opini | 1 tahun lalu
    Hari Pers Nasional, Urgensi Media Massa Berinovasi di tengah Era Disrupsi Informasi

    DIALEKSIS.COM | Opini - Kemajuan teknologi informasi membawa tantangan besar bagi industri media, terutama dalam menghadapi disrupsi digital. Dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional 2025 (HPN 2025) yang jatuh pada 9 Februari, Banyak pikiran bisa kita refleksikan. Salah satunya, kian mendesaknya media massa untuk inovatif untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

  • Ini Nama-nama Media Online di Aceh Terverifikasi Dewan Pers
    Aceh | 3 tahun lalu
    Ini Nama-nama Media Online di Aceh Terverifikasi Dewan Pers

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hingga saat ini, masih banyak terdapat media siber (online) di Aceh yang belum terverifikasi Dewan Pers. Padahal syarat verifikasi itu menjadi kewajiban pers sebagaimana diatur ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Masih ada sejumlah media yang hanya muncul dalam kondisi situasional. Artinya tergantung momen. Kalau ada kepentingan, dia muncul. Belum lagi terdapat sejumlah media yang mirip nama lembaga negara, padahal hal demikian tidak diperkenankan. 

  • Media Tidak Harus Terdata di Dewan Pers
    Nasional | 3 tahun lalu
    Media Tidak Harus Terdata di Dewan Pers

    DIALEKSIS.COM | Surabaya - Dewan Pers mengeluarkan siaran pers nomor 07/SP/DP/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 berkaitan dengan banyaknya pemberitaan tentang tidak perlunya pendaftaran perusahaan pers ke Dewan Pers.

    Beberapa media beranggapan tidak perlu lagi adanya verifikasi perusahaan media/ pers oleh Dewan Pers. Sehubungan dengan hal itu, Dewan Pers melakukan klarifikasi.


    Perusahaan Media Tak Perlu Diverifikasi? Begini klarifikasi Dewan Pers

  • Media Tak Perlu Diverifikasi lagi? Ini Penjelasan Dewan Pers
    Berita | 3 tahun lalu
    Media Tak Perlu Diverifikasi lagi? Ini Penjelasan Dewan Pers

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, SH., MS, mengumumkan bahwa Dewan Pers telah menutup pendaftaran untuk media cetak, radio, televisi, dan siber/online. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (27/2/2023).


« 1 2 »